Hukum Dagang (KUHD)

Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Hukum Perdata yaitu Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sedangkan Hukum dagang yaitu Hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan.

Hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang dikenal dengan istilah special derogate legi generali. Artinya apabila adanya pengaturan Hukum dagang maka dapat mengenyampingkan pengaturan yang diatur didalam Hukum Perdata. Dalam perkembangannya, aturan yang telah diatur didalam Hukum Perdata banyak kemudian diatur diluar Hukum Perdata.

Berlakunya Hukum Dagang

Sebelum tahun 1983 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang yang hanya melakukan usaha dagang saja. Kemudian sejak tahun 1983, pengertian perbuatan dagang menjadi lebih luas dan diubah menjadi perbuatan perusahaan yang mengandung arti lebih luas.

Hubungan Pengusaha dan Pembantunya

Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan – kegiatan usaha tersebut.

Sementara itu, pembantu – pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi, yakni pembantu didalam perusahaan dan pembantu didalam perusahaan.

  • Pembantu didalam perusahaan : Mempunyai hubungan yang bersifat subordinasi , yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu hubungan perjanjian perburuhan, misalnya : pemimpin perusahaan, pemegang prokurasi, dll.
  • Pembantu diluar perusahaan : Mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasayang akan memperoleh upah, misalnya : pengacara, notaris, agen perusahaan, makelar , dan komisioner.

Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi diantara mereka yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat : Hubungan Perburuhan, Hubungan Pemberian Kuasa, Hubungan Hukum Pelayanan Berkala.

Pengusaha dan Kewajibannya

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang – undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan (dipenuhi) oleh pengusaha , yaitu :

  • Membuat Pembukuan (Sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang Undang – undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan), dan
  • Mendaftarkan Perusahaannya (Sesuai Undang – undang No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan).

Bentuk-bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari jumlah pemiliknya

  • Perusahaan Perseorangan : Merupakan suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha.
  • Perusahaan Persekutuan : Merupakan suatu perushaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam suatu persekutuan.

Bentuk badan usaha dilihat dari status hukumnya

  • Perusahaan berbadan hukum : Subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri terpisah dari harta anggotanya, mempunyai tujuan berbeda dengan anggotanya, dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai sahamnya.
  • Perusahaan bukan badan hukum : Jenis perusahaan ini kebalikannya daripada perusahaan berbadan hukum

Bentuk badan usaha yang dikenal di lingkungan masyarakat

  • Perusahaan swasta : Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, yaitu : Perusahaan swasta nasional, Perusahaan swasta asing, Perusahaan campuran (joint venture).
  • Perusahaan Negara : Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara, yaitu : Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero).

Perusahaan Perseorangan

Perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum, seperti perusahaan dagang, jasa, dan industri. Dalam hal ini kita akan fokuskan untuk perusahaan dagang. Walaupun belum ada yang menentukan secara resmi cara pendiriannya, namun dalam praktiknya bagi yang ingin mendirikan perusahaan dagang dapat mengajukan SIU (Surat Izin Usaha) kepada kantor wilayah perdagangan dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) kepada Pemerintah setempat. Kedua surat izin tersebut menjadi bukti sah menurut hukum bagi pengusaha dagang yang akan melakukan usahanya.

Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum

Perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk perdata.

  • Persekutuan Perdata (Maatschap) : Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan kedua pihak menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama.
  • Persekutan Firma (Vennoontshaf Onder Eene Firma) : Persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yakni anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggungjawab sepenuhnya terhadap orang ketiga (menurut Pasal 16 WvK KUHD). Nama suatu firma biasanya diambil dari nama bersma pendirinya. Semua orang yang terlibat dalam persekutuan ini mempunyai tanggung jawab atas semua yang terjadi dalam persekutuan ini termasuk perjanjian dengan pihak ketiga mengenai usaha dalam persekutuan ini.
  •  Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) : Suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau lebih secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan atau lebih sebagai pelepas uang kepada pihak lain yang merupakan sekutu komanditer  yang bertanggungjawab sebatas sampai pada jumlah uang yang dimasukkan.

Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum

  1. Perseroan Terbatas (PT) : Kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

Dalam membentuk suatu perusahaaan dapat dilakukan berbagai cara:

  • Penggabungan (merger) : Penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan.
  • Peleburan (konsolidasi) : Peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru.
  • Pengambilalihan (akuisisi) : Pembelian seluruh atau sebagian saham dalam satu atau lebih oleh perusahaan atau pemilik perusahaan lainnya.

Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas, dapat terjadi karena :

  • Keputusan RUPS.
  • Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
  • Penetapan pengadilan.

Dengan demikian, jika perseroan telah bubar maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

Koperasi

Perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari para anggotanya dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Pembentukan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 butir 1 koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau daban hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Jadi, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Yayasan

Badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan suatu badan hukum dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan tersyaratan tertentu, yakni:

  • Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan.
  • Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan.
  • Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
  • Yayasan tidak mempunyai anggota.

Yang termasuk sebagai organ yayasan adalah:

  • Pembina : Organ yayasan yang mempunyai kewenangan dan memegang kekuasaan tertinggi.
  • Pengurus : Organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Seorang pengurus harus mampu melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina.
  • Pengawas : Organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Badan Usaha Milik Negara

Persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki negara. Perusahaan negara adalah Hukum dengan kekayaan dan modalnya merupakan kekayaan sendiri dan tidak terbagi dalam saham-saham.

Jadi, badan usaha milik negara dapat berupa:

  • Perusahaan jawatan (perjan), yaitu BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.

Perusahaan umum (perum), yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Sumber :

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: